a. Singkatan ialah bentuk dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. (1) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik.
Contoh Penulisan yang benar
tahun ini, Bambang M.D. berkiprah di mahkamah konstitusi.
Menjelang pemilu, nama Deny J.A. terkenal di Indonesia.
Contoh penulisan salah
Tahun ini, Bambang MD berkiprah di mahkamah konstitusi. Menjelang pemilu, nama Deny JA terkenal di Indonesia.
(2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.
Contoh penulisan yang benar
Beberapa lembaga tinggi negara di Indonesia adalah seperti MPR, DPR, DPD, dll. Untuk mengendarai mobil, kita harus membawa SIM A.
Contoh penulisan yang salah
Beberapa lembaga tinggi negara di Indonesia adalah seperti M.P.R., D.P.R., D.P.D., dll, Untuk mengendarai mobil, kita harus membawa S.I.M. A.
(3) Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik.
Contoh penulisan yang benar
Jika Anda menggunakan singkatan umum dalam tulisan, maka penulisan singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf adalah seperti dll., dsb., dst., hlm., Y.th; singkatan dua huruf seperti a.n., d.a., u.b., u.p.
Contoh penulisan yang salah
Jikan Anda menggunakan singkatan umum dalam tulisan, maka penulisan singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf adalah seperti d.l.l., d.sb., d.st., hlm, s.d.a., Y.th.: singkatan dua huruf adalah seperti a/n, d/a, u/b, u/p.
(B) Akronim
Akronim adalah singkatan yang merupakan gabungan suatu huru tetapi deretannya merupakan bentuk dari suatu kata.
1. Akronim nama diri yang berasal dari gabungan beberapa huruf dan ditulis dengan huruf kapital
LAN (local area network)
PAN (partai amanat nasional)
PIN (personal identify number)
2. Akronim nama diri yang terbentuk dari gabungan beberapa suku kata, dan pada awalnya ditulis dengan huruf kapital
Unsyiah (universitas syahkuala)
Telkomsel (telkom selular)
Bappenas (badan perencanaan pembangunan nasional)
3. Akronim yang berasal dari gabungan huruf tetapi bukan nama diri, dan seluruhnya diitulis dengan huruf kecil.
pilar (dinding tembok)
rudal (peluru kendali)
Ketentuan Singkatan dan Akronim
Kita sudah sangat mafhum bahwa Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan atau lebih dikenal dengan sebutan EYD. Tetapi apakah semua sudah mafhum bahwa EYD juga merupakan peraturan perundang-undangan? EYD merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Sebelumnya EYD diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0543a/U/1987 yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009.
Secara garis besar Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan mengatur empat hal yaitu pemakaina huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Singkatan dan akromin merupakan bagian dari penulisan kata. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Sedangkan, akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Aturan umum penulisan singkatan dan akronim adalah sebagai berikut.
1. Aturan umum menulis singkatan
a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu.
Misalnya: A.H. Nasution Abdul Haris Nasution
M.B.A. master of business administration
M.Hum. magister humaniora
Bpk. Bapak
b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas gabungan huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik.
Misalnya: DPR Dewan Perwakilan Rakyat
PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa
PT perseroan terbatas
KTP kartu tanda penduduk
c. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik.
Misalnya: jml. Jumlah
kpd. Kepada
tgl. Tanggal
No. Nomor
d. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan tanda titik.
Misalnya: dll. dan lain-lain
dsb. dan sebagainya
dst. dan seterusnya
Yth. Yang terhormat
Catatan: Singkatan itu dapat digunakan untuk keperluan khusus, seperti dalam pembuatan catatan rapat dan kuliah.
e. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas dua huruf (lazim digunakan dalam surat-menyurat) masing-masing diikuti oleh tanda titik.
Misalnya: a.n. atas nama
d.a. dengan alamat
u.b. untuk beliau
u.p. untuk perhatian
f. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda dengan titik.
Misalnya: Cu kuprum
cm sentimeter
kg kilogram
kVA kilovolt-ampere
2. Aturan umum menulis akronim
a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik.
Misalnya: LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LAN Lembaga Administrasi Negara
PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
SIM surat izin mengemudi
b. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital.
Misalnya: Bulog Badan Urusan Logistik
Iwapi Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
Kowani Kongres Wanita Indonesia
c. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari dua kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil.
Misalnya: pemilu pemilihan umum
rapim rapat pimpinan
tilang bukti pelanggaran
radar radio detecting and ranging
Jika pembentukan akronim dianggap perlu, hendaknya diperhatikan syarat-syarat berikut.
1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia (tidak lebih dari tiga suku kata).
2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat.
Singkatan dan Akronim Di Bidang Perpajakan
Untuk mendapatkan data apa saja singkatan dan akromin yang dipakai di bidang perpajakan dilakukan dengan cara mencari singkatan yang dipakai dalam siaran pers, pengumuman, Majalah Pajak (Digital e-Magazine) di web resmi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang beralamat di http://www.pajak.go.id/. Dalam pengumpulan data tersebut sering ditemui beberapa singkatan dan akromin yang terdapat di beberapa tulisan, untuk hal yang semacam ini hanya disebutkan sumbernya satu kali saja. Alasannya, karena dalam tulisan ini hanya akan dibahas singkatan dan akromin saja. Perujukan sumber tulisan hanya digunakan untuk membuktikan bahwa singkatan atau akronim tersebut benar digunakan.
Adapun data hasil penelisikan singkatan atau akronim tersebut adalah sebagai berikut.
1. Singkatan
No
|
Singkatan
|
Kepanjangan
|
1
|
DJP
|
Direktorat Jenderal Pajak
|
2
|
KLIP
|
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan
|
3
|
KP2KP
|
Kantor Penyuluhan dan Pelayanan Perpajakan
|
4
|
KPDDP
|
Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
|
5
|
KPDJP
|
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
|
6
|
KPP
|
Kantor Pelayanan Pajak
|
7
|
NPWP
|
Nomor Pokok Wajib Pajak
|
8
|
P2Humas
|
Penyuluhan, Pelayanan dan Humas
|
9
|
P3B
|
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
|
10
|
PBB-P2
|
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
|
11
|
PKP
|
Pengusaha Kena Pajak
|
12
|
PPh Orang Pribadi
|
Pajak Penghasilan Orang Pribadi
|
13
|
PPh Pasal 21
|
Pajak Penghasilan Pasal 21
|
14
|
PPN PPn BM
|
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
|
15
|
PTKP
|
Penghasilan Tidak Kena Pajak
|
16
|
Rp
|
Rupiah
|
17
|
SPT
|
Surat Pemberitahuan
|
18
|
SPT Masa
|
Surat Pemberitahuan Masa
|
19
|
SPT Tahunan
|
Surat Pemberitahuan Tahunan
|
20
|
SSP
|
Surat Setoran Pajak
|
21
|
ttd
|
tertanda
|
22
|
UU
|
Undangundang
|
23
|
UU KUP
|
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
|
24
|
UU Pajak Penghasilan
|
Undang-Undang Pajak Penghasilan
|
25
|
UU PPN
|
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
|
26
|
UUK dan PKPU
|
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
|
2. Akronim
No
|
Akronim
|
Kepanjangan
|
1
|
Ditjen Pajak
|
Direktorat Jenderal Pajak
|
2
|
Humas
|
Hubungan Masyarakat
|
3
|
Kabid P2Humas
|
Kepala Bidang P2Humas
|
4
|
Kepala Kanwil
|
Kepala Kantor Wilayah
|
5
|
Rakorsus
|
Rapat Koordinator Khusus
|
Pembahasan
Dari duapuluh enam singkatan yang ditemukan pada materi yang ditelisik sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan. Tetapi ada beberapa yang menarik untuk dibahas yaitu sebagai berikut.
a. Penulisan singkatan yang memadukan huruf depan dengan angka.
Singkatan
|
Maksud
|
Kepanjangan
|
KP2KP
|
KPPKP
|
Kantor Penyuluhan dan Pelayanan Perpajakan
|
P3B
|
PPPB
|
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda
|
Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tidak diatur tentang penulisan singkatan dua huruf atau lebih yang ditulis jumlahnya dengan angka. Tetapi juga tidak ada larangan untuk menulisnya. Secara umum hal ini juga lazim digunakan misalnya P3K maksudnya adalah PPPK dengan kepanjangan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan. Demikian juga dengan singkatan yang dulu sangat populer yaitu P4 maksudnya adalah PPPP kepanjangan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dari sisi pengucapan rasanya memang lebih enak mengucapkan “pe-ti-ga-ka” daripada “pe-pe-pe-ka”. Demikian juga dengan pengucapan “pe-em-pat” lebih enak dibanding dengan “pe-pe-pe-pe”.
Demikian juga dengan singkatan yang digunakan di bidang perpajakan KP2KP, P3B, dan PBB-P2. Dari sisi pengucapan lebih enak “ka-pe-dua-ka-pe” dibanding “ka-pe-pe-pe-ka-pe”. Mengucapkan “pe-ti-ga-be” lebih enak dibanding “pe-pe-pe-be”. Demikian juga dalam pengucapan “pe-be-be-pe-dua” lebih enak dibanding “pe-be-be-pe-pe”.
Jika yang dijadikan patokan adalan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan maka penulisan ini tidak baku, walaupun lazim digunakan. Mengingat bahasa sebagai salah satu kebudayaan yang dimungkinkan berkembang seiring dengan perkembangan peri kehidupan manusianya maka dengan pertimbangan kemudahan dalam pengucapan maka penulisan singkatan dengan huruf yang sama lebih dari dua diperbolehkan dan diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
Tetapi dalam bidang akademis atau keilmuan penulisan singkatan huruf lebih dari dua dengan huruf juga diakui. Harimurti Kridalaksana dalam bukunya Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia menyebutnya sebagai pengekalan huruf pertama dengan bilangan, bila berulang, misalnya: D3 = Dinas Dermawan Darah, P3AB = Proyek Percepatan Pengadaan Air Bersih.[i]
b. Penulisan singkatan yang memadukan huruf depan dengan angka serta menggunakan tanda garis datar.
Singkatan
|
Maksud
|
Kepanjangan
|
PBB-P2
|
PBB-PP
|
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
|
Penulisan singkatan PBB-P2 juga menarik untuk ditelisik karena tidak ada aturannya penulis singkatan dengan tanda garis datar (-). Garis datar dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan sebenarnya ada dua yaitu tanda hubung (-) dan tanda pisah (-). Keduanya hampir sama bentuknya tapi sebenarnya ada perbedaannya yaitu ukuran garis datar tanda hubung lebih pendek dari pada tanda pisah. Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Kegunaannya juga berbeda.
tanda hubung (-)
|
tanda pisah (-)
|
|
|
Jika ditilik dari pengetikan PBB-P2 sepertinya yang dimaksud adalah tanda hubung, tetapi jika ditelisik dari tujuh kegunaan tanda hubung dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tidak ada satu pun yang sesuai. Seandainya yang dimaksud adalah tanda pisah juga tidak ada yang sesuai dengan tiga kegunaan tanda pisah dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Artinya penulisan singakatan PBB-P2 menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan tidak baku. Tetapi Harimurti Kridalaksana -dalam buku yang sama- mencantumkan juga singkatan dengan tanda garis datar yaitu BBN-A3 = BBN-AAA kepanjangan dari Bea Balik Nama Alat Angkutan Air.[i] Sayangnya penulisan tersebut tidak dibahasnya sehingga kita tidak bisa mengambil pendapat ahli apakah penulisan itu boleh atau tidak.
Penulis berpendapat, sebaiknya penulisan PBB-P2 menjadi PBBP2 saja, tidak perlu mengunakan tanda garis datar biar tidak menimbulkan polemik dari sudut penulisan baku. Bukankah maksud dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan. Artinya antara Pajak Bumi dan Bangunan dengan Perdesaan maupun Perkotaan maksudnya adalah satu kesatuan untuk membedakan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan maupun Pertambangan. Jika maksudnya satu kesatuan maka tidap perlu mengunakan tanda hubung maupun tanda pisah.
c. Penulisan singkatan yang diberi spasi.
Singkatan
|
Kepanjangan
|
PPN PPn BM
|
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
|
UU KUP
|
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
|
UU Pajak Penghasilan
|
Undang-Undang Pajak Penghasilan
|
UU PPN
|
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
|
UUK dan PKPU
|
Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
|
Penulisan singkatan yang diberi spasi seperti dalam penulisan singkatan PPN PPn BM atau UU KUP tidak diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jika merujuk dari pengertian dan maksud singkatan adalah untuk menjadikan singkat maka memberi spasi menjadi tidak sesuai dengan maksud awal menyingkat. Harimurti Kridalaksana menyebut singkatan dengan pemendekan atau abreviasi yaitu proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata.[i] Leksem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah satuan leksikal dasar yang abstrak yang mendasari pelbagai bentuk kata; satuan terkecil di leksikon (kosa kata); lema. Singkatan seharusnya menjadi bentuk baru yang berstatus kata maka selayaknya tidak perlu diberi spasi.
Penulisan singkatan untuk menyebut Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah seharusnya bukan UU PPN PPn BM atau UU PPN tetapi UUPPNPPnBM. Hanya saja penulisan tersebut sangat merepotkan dalam pengucapan. Yang terjadi adalah pengumpulan tiga singkatan yaitu Undang-Undang disingkat = UU, Pajak Pertambahan Nilai = PPN, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah=PPnBM. Artinya penulisan singkatannya jika diberi spasi adalah UU PPN dan PPnBM, untuk PPnBM tanpa spasi karena merupakan satu kesatuan makna. Dalam penyingkatan PPN dan PPnBM kata ‘dan’ serta kata ‘atas’ diabaikan, hal ini juga lazim dalam penulisan singkatan. Harimurti Kridalaksana menyebutnya dengan pengekalan huruf pertama dengan pelepasan konjungsi, preposisi, reduplikasi dan preposisi, artikulasi dan kata.[ii] Sebenarnya UU PPN dan PPnBM secara yuridis mempunyai nama pendek yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yaitu Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Jika mau ditulis singkatannya bisa saja UU PPN 1984.
Penulisan singkatan UU KUP dan UU PPh yang diberi spasi sebenarnya juga tidak baku, karena dengan diberi spasi menjadikannya seolah-olah bentuk baru yang berstatus dua kata. Tetapi penulisan UU KUP maupun UU PPh sudah sangat lazim digunakan daripada ditulis UUKUP maupun UUPPh, walaupun menurut penulis inilah penulisan singkatan yang benar. Hal ini digunakan untuk penulisan singkatan UUK dan PKPU yang merupakan kepanjangan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebagai jalan tengah dan solusi yang bisa diambil adalah dengan menulis singkatannya dengan Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPh, memang menjadi lebih panjang dibanding dengan UUKUP dan UUPPh tetapi lebih enak ditulis maupun diucapkan serta tidak menyimpang dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.
d. Penulisan singkatan satu kata dengan pengekalan lebih dari satu huruf.
Singkatan
|
Kepanjangan
|
SPT
|
Surat Pemberitahuan
|
SPT Masa
|
Surat Pemberitahuan Masa
|
SPT Tahunan
|
Surat Pemberitahuan Tahunan
|
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT menrupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan. Lazimnya dalam penulisan singkatan yang ditulis dengan huruf kapital semua adalah jika terjadi pengekalan huruf pertama dari semua kata seperti SKPKB = Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak. Jika pengekalan satu kata dengan lebih dari dua huruf maka huruf pertama ditulis dengan huruf kapital sedangkan huruf lainnya dengan huruf kecil, misalnya PBk = PemindahBukuan, Gn = Gunung, PPh = Pajak Penghasilan, PPn = Pajak Penjualan. Jika kaidah ini yang dipakai maka penulisan singkatan SPT seharusnya SPt = Surat Pemberitahuan. Penulisan SPT diperbolehkan jika itu merupakan judul.
e. Penulisan singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri tanda titik.
Singkatan
|
Kepanjangan
|
Sumber
|
ttd
|
tertanda
|
Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 28 Desember 2012 Ditjen Pajak Ucapkan Terima Kasih kepada Pembayar Pajak
|
t.t.d
|
tertanda
|
Pengumuman Nomor Peng - 14 /PJ.09/2012 tentang Tentang Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak
|
TTD.
|
tertanda
|
Pengumuman Nomor PENG- 462/PJ.01/UP.90/2012 Tentang Tatacara Pelaporan Sehubungan Dengan Penempatan/Alokasi Peserta Yang Dinyatakan Lulus Rekrutmen Pegawai Golongan II Dan III Di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2012 Pada Direktorat Jenderal Pajak
|
Penulisan singkatan ‘ttd’ kepanjangan dari tertanda sebenarnya bukan singkatan khusus di bidang perpajakan, tetapi karena sering digunakan dalam siaran pers maupun pengumuman dengan penulisan yang berbeda maka dibahas dalam tulisan ini. Ada tiga macam penulisan singkatan ‘ttd’ yaitu ttd, t.t.d, dan TTD. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, penulisan singkatan gabungan kata yang terdiri atas tiga huruf diakhiri dengan tanda titik, misalnya: dll. = dan lain-lain, dsb. = dan sebagainya, Yth. = Yang terhormat. Jadi penulisan singkatan tertanda yang baku adalah ‘ttd.’ Semua huruf ditulis dengan huruf kecil dan diberi tanda titik di akhir.
f. Penulisan akronim.
